Takalar,15menit.com – Polemik penggunaan anggaran efisiensi senilai Rp16 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar terus menuai sorotan. Dana yang seharusnya diprioritaskan untuk program pro-rakyat diduga justru dialokasikan ke kegiatan yang dianggap tidak mendesak.
Informasi dari salah seorang anggota DPRD Takalar, Selasa (3/9/2025), menyebutkan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, di antaranya:
Pengadaan baju kepala dusun di Dinas Sosial dan PMD sebesar Rp150 juta.
Pelatihan kepala dusun di Dinas PMD lebih dari Rp1 miliar.
Pengadaan perencanaan tower wifi Rp600 juta.
Pengadaan sistem Artificial Intelligence (AI) digital Rp600 juta.
Rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Bupati Takalar Rp3,5 miliar.
Sementara itu, kondisi infrastruktur dasar seperti Jalan Desa Punaga di Kecamatan Mangarabombang justru dibiarkan rusak parah selama 20 tahun lebih tanpa tersentuh perbaikan.
Anggota DPRD Takalar dari Fraksi PKS, Ibrahim yang akrab disapa Baim, turut menyoroti persoalan ini. Melalui pernyataan di kanal video yang diunggah di akun Facebook pribadinya, ia menekankan pentingnya prioritas anggaran yang berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor infrastruktur jalan dan jembatan.
“Bayangkan, sudah dua puluh tiga tahun masyarakat di Desa Punaga membayar pajak, tapi jalan mereka tidak pernah diperbaiki. Ini menunjukkan pembangunan yang tidak profesional dan tidak berkeadilan. Mereka membayar pajak, tetapi tidak mendapat bagian dari pembangunan,” tegas Baim.
Ia juga menyinggung sejumlah infrastruktur lain yang tak kunjung terealisasi meski berulang kali diusulkan, seperti perbaikan Jembatan Puntondo, Jalan Polsel, dan akses jalan di Galesong. Menurutnya, janji pembangunan yang tak kunjung ditepati hanya menambah kekecewaan masyarakat.
(*)
