Takalar,15menit.com – Keputusan Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus, MM Daeng Manye untuk menutup sementara Rumah Sakit (RS) Galesong per 1 Mei 2025 menuai gelombang kritik. Melalui pesan yang dikirim masuk keredaksi 04-09-2025, Sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa, dan elemen sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Takalar Peduli Kesehatan menyebut langkah tersebut sebagai kebijakan gegabah yang merugikan rakyat.
Dalam rilis resmi, koalisi menilai penutupan rumah sakit bukanlah langkah visioner sebagaimana diklaim Bupati, melainkan potret gagalnya pemerintah daerah dalam mengelola urusan pelayanan publik paling mendasar, yakni kesehatan.
“Jika RS Galesong sepi pasien, itu bukan salah rakyat, tapi bukti layanan tidak optimal dan manajemen gagal. Solusinya perbaikan, bukan penutupan,” tegas perwakilan koalisi dalam pernyataan sikap, kamis(04/9).
Data yang dipaparkan pemerintah, yakni pemasukan rumah sakit kurang dari Rp10 juta per bulan dengan biaya operasional mencapai Rp500 juta, menurut koalisi justru mengonfirmasi lemahnya tata kelola kesehatan di daerah. Jumlah pasien yang hanya 1,8 orang per hari serta ketimpangan antara 221 perawat dan 29 dokter dinilai sebagai hasil buruknya perencanaan, bukan alasan untuk menutup rumah sakit.
Koalisi juga mengingatkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kesehatan.
Tuntutan Koalisi Rakyat Takalar:
1. Mendesak Bupati segera membatalkan penutupan RS Galesong.
2. Menuntut transparansi dan audit anggaran kesehatan daerah.
3. Melakukan restrukturisasi manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan, bukan penutupan fasilitas kesehatan.
“RS Galesong ditutup = Rakyat dikorbankan!”
“Rakyat butuh rumah sakit, bukan alasan murahan!”
“Sehat itu hak, bukan barang dagangan!”
“Jika pemerintah tetap memaksakan penutupan, itu bukti nyata bahwa mereka lebih memilih jalan pintas ketimbang bekerja untuk rakyat. Kami tidak akan tinggal diam,” tutup pernyataan koalisi.
