Takalar,15menit.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati, Rabu (17/9/2025), berlangsung panas. Di luar gedung DPRD, dua kelompok massa dari aliansi masyarakat menggelar aksi demonstrasi secara bergantian.
Kelompok pertama yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Menggugat menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD segera memproses salah satu anggota dewan dari Fraksi Gerindra berinisial ISD. Mereka mendesak agar dugaan pelanggaran etik yang disangkakan segera ditindaklanjuti.
Tak lama berselang, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar menggelar aksi kedua. Massa menolak rencana pembangunan Kantor Bupati dan Gedung DPRD baru yang dianggarkan sebesar Rp50 miliar pada tahun 2026. Mereka menilai proyek tersebut tidak mendesak dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Kami menolak keras pembangunan kantor Bupati dan gedung DPRD baru karena tidak dianggap urgent serta tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat,” teriak salah satu orator aksi.
Mereka juga meminta transparansi atas efisiensi anggaran sebesar Rp16 miliar yang dipersoalkan.
Kedua perwakilan massa akhirnya diterima dan melakukan audiensi di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan dewan.
Rapat Paripurna sendiri tetap berlanjut di lantai II gedung DPRD meski sempat mendapat perhatian publik akibat aksi demonstrasi yang berlangsung hampir bersamaan.
(*)
