Takalar,15menit.com – Alokasi efisiensi anggaran senilai Rp16 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Takalar menuai sorotan tajam. Sejumlah pos belanja justru dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, bahkan terkesan jauh dari kebutuhan prioritas masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran efisiensi tersebut dialokasikan untuk berbagai program, di antaranya pelatihan ala barak militer bagi kepala dusun dan kepala lingkungan kelurahan sebesar Rp1 miliar, pengadaan pakaian bagi kepala dusun Rp150 juta, rehabilitasi rumah jabatan bupati Rp3,5 miliar, perencanaan tower wifi Rp600 juta, pengadaan sistem Artificial Intelligence (AI) digital Rp600 juta, pendataan masyarakat miskin di Dinas BKKBN Rp200 juta, serta pembangunan Gedung PKK sebesar Rp300 juta.
“Kalau kita bicara efisiensi, mestinya pemerintah memangkas pemborosan dan mengalokasikan anggaran untuk hal yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi rakyat. Tapi kalau dilihat dari item ini, justru keluar dari jalur efisiensi itu sendiri,” ungkap salah seorang legislator DPRD Takalar kepada wartawan.
Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya digunakan untuk menekan biaya belanja tidak penting, lalu dialihkan untuk kebutuhan layanan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. “Bukan malah digunakan untuk pelatihan gaya militer, baju-baju, atau rehabilitasi rumah jabatan,” tegasnya.
Pengamat menilai, kebijakan efisiensi ini berpotensi tidak memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, justru membuka ruang bagi pemborosan anggaran dengan label efisiensi.
Masyarakat diminta mengawasi ketat realisasi program-program tersebut agar pemerintah tidak menyalahgunakan istilah efisiensi hanya sebagai legitimasi belanja yang tidak berpihak kepada kepentingan publik.
“Efisiensi itu seharusnya hemat, tepat sasaran, dan membawa manfaat langsung bagi rakyat. Jangan sampai hanya jadi kedok untuk menghamburkan uang negara,” pungkas sumber DPRD tersebut.
(Isk)
