Takalar,15menit.com – Lima bulan pasca ditutupnya pelayanan Rumah Sakit (RS) Galesong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dinilai gagal menghadirkan solusi agar rumah sakit tersebut kembali beroperasi.
Penutupan RS Galesong dilakukan pada 1 Mei 2025 oleh Bupati Takalar, Daeng Manye. Langkah itu diambil setelah evaluasi menunjukkan rumah sakit menyedot biaya operasional hingga Rp500 juta per bulan, sementara rata-rata kunjungan pasien hanya satu orang per hari.
RS Galesong sendiri dibangun pada 2021 menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp150 miliar. Pada masa Penjabat (Pj) Bupati periode 2023–2025, rumah sakit ini kembali mendapat tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk melengkapi fasilitas dan interior. Namun hingga kini, rumah sakit belum dapat beroperasi penuh karena kerja sama dengan BPJS Kesehatan tak kunjung rampung.
“Daripada APBD terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan pelayanan, lebih baik dihentikan dulu. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai tepat sasaran,” ujar Bupati Daeng Manye melalui rilis Humas Pemkab Takalar, Kamis (4/9/2025).
Sementara itu, Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) sebuah lembaga yang berkantor pusat di Jakarta. Menurut Ketua DPD Takalar Muhammad Faizal DM. Menilai Pemkab Takalar tidak memiliki solusi konkret. menyebut alasan menunggu kerja sama BPJS maupun proses hukum hanyalah dalih untuk menutupi kegagalan tata kelola kesehatan. Nah kalau BPJS ogah kerja sama atau tidak memberikan batas waktu yang pasti ?.
“ Rakyat sudah membayar mahal lewat pajak mereka, tapi hak kesehatannya justru diputus. Itu bentuk nyata pengingkaran terhadap hak rakyat,” Tegas Bung Ichal.
Ia menilai ada dua bentuk kezaliman dalam kebijakan tersebut. Pertama, uang rakyat telah digunakan untuk membangun RS Galesong. Kedua, setelah berdiri, rumah sakit justru ditutup dan rakyat kehilangan akses terhadap layanan dasar, mulai dari gawat darurat, rawat inap, hingga pelayanan spesialis.
“Ini kezaliman ganda. Rakyat membayar, tapi tidak banyak merasakan manfaat. Kalau pemerintah berdalih efisiensi, itu justru pengakuan atas kegagalan mereka sendiri,” tandasnya.
(*)
