Takalar,15menit.com – Pembangunan Rumah Sakit (RS) bertaraf internasional yang kini dikenal sebagai RS Galesong telah menelan anggaran ratusan miliar rupiah dari Dana APBD dan Dana PEN.
RS Galesong diresmikan pada akhir masa jabatan Samsari Kitta (SK), kemudian mulai dioperasionalkan oleh Pj. Bupati Setiawan Aswad. Namun, tak lama setelah dilantik, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Dg Manye (DM) justru mengambil kebijakan menutup operasional RS tersebut pada 1 Mei 2025.
Penutupan ini menimbulkan banyak tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, RS Galesong yang menelan anggaran besar kini terbengkalai dan tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik mempertanyakan sikap inkonsistensi pemerintah daerah. Mengapa fasilitas kesehatan yang sudah berdiri megah dan menyerap anggaran begitu besar justru ditutup tanpa solusi?
Masyarakat menilai, keputusan ini menambah daftar panjang masalah pelayanan kesehatan di Takalar. Warga menuntut kejelasan dari Pemkab Takalar, DPRD, hingga aparat penegak hukum terkait transparansi penggunaan anggaran pembangunan RS Galesong.
“Jangan sampai RS Galesong hanya jadi monumen mangkrak yang menghabiskan uang rakyat. Pemerintah wajib memberi solusi, bukan sekadar kebijakan coba-coba,” tegas salah satu aktivis kesehatan di Takalar. Tegas ketua Generasi Sosial Peduli indonesia (GSPI) Faizal (08/09)
Kini, publik menunggu langkah nyata Pemkab dan DPRD Takalar dalam mengawal aset daerah bernilai ratusan miliar tersebut. Apakah RS Galesong akan kembali dibuka untuk masyarakat, atau dibiarkan menjadi bangunan kosong yang mencerminkan kegagalan pengelolaan pemerintahan?
(*)
